DI ANTARA DUA RAKSASA: REFLEKSI TENTANG PERJALANAN ANTARIKSA INDONESIA YANG TERENGAH-ENGAH

Saya masih ingat betul ketika pertama kali mendengar kata “satelit” di masa kecil. Waktu itu, yang terbayang hanyalah sebuah benda berkilau di langit yang entah bagaimana caranya bisa menghubungkan jutaan orang di ribuan pulau. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di balik keajaiban itu ada cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan mimpi besar yang kadang terasa terlalu tinggi untuk digapai. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Indonesia, negara tempat saya dilahirkan, sebenarnya memiliki posisi paling strategis di dunia untuk meluncurkan roket tepat di garis khatulistiwa. Namun entah mengapa, kita justru masih terengah-engah mengejar ketertinggalan, sementara negara lain melesat jauh di depan.

Cerita tentang antariksa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nama Adi Rahman Adiwoso. Seorang anak diplomat yang menghabiskan dua puluh satu tahun pertama hidupnya berpindah-pindah negara dari Swedia, Mesir, Italia, hingga Jerman. Bahasa pertamanya adalah bahasa Swedia. Ia bersekolah di sekolah Jerman, kemudian Belanda, lalu Indonesia. Hidupnya adalah petualangan tanpa henti. Dan di tengah semua itu, ada satu momen yang mengubah segalanya, ketika seorang duta besar mengajaknya terbang dengan pesawat Cessna di Italia. Dari situlah kecintaannya pada dunia penerbangan dan antariksa lahir. Ia kuliah di Purdue University, diterima di Caltech untuk S2, dan bekerja di Hughes Aircraft Company perusahaan yang mengerjakan satelit Palapa.

Lalu, di usia dua puluh sembilan tahun, setelah bekerja di industri pertahanan Amerika dan ditawari kewarganegaraan AS, ia mengambil keputusan yang membuat banyak orang bingung dan geleng-geleng kepala, ia memilih pulang. “Banyak orang pengen jadi warga Amerika, saya malah nggak kepengen,” katanya (Adiwoso, 2026). Ia pulang ke Indonesia pada awal 1980-an, ketika hampir tidak ada industri antariksa di sini. Pilihan kerjanya hanya dua: kerja di Telkom atau kerja di Lapan. Ia memilih membangun dari nol. Saya membayangkan sambil garuk-garuk kepala, bagaimana rasanya berdiri di persimpangan itu. Mengetahui bahwa di luar sana ada dunia yang menawarkan kemudahan, kepastian, dan pengakuan tetapi memilih untuk kembali ke tanah yang masih tandus akan peluang. Itu bukan sekadar keputusan rasional. Itu adalah keputusan hati. Dan hati, seperti yang kita tahu, kadang membawa kita ke jalan yang paling sulit.

PSN (PT. Pasifik Satelit Nusantara), perusahaan yang didirikannya pada 1991, adalah bukti dari keberanian itu. Pada 1995, perusahaan ini go public di Nasdaq dengan valuasi satu miliar dolar AS. Bayangkan, unicorn pertama Indonesia lahir di tengah keterbatasan, di tengah skeptisisme, di tengah ketiadaan. Namun, seperti semua kisah besar, perjalanan ini tidak selalu mulus. Krisis moneter 1998 menghantam. PSN terlilit utang enam ratus lima puluh juta dolar AS. “Saat itu Rp 2.000 jadi Rp 16.000 per dolar, babak belur,” kenangnya (Adiwoso, 2026). Banyak yang akan menyerah. Tapi ia tidak.

Saya sering bertanya pada diri saya sendiri, apa yang membuat seseorang terus berjalan ketika segalanya tampak runtuh? Apa yang membuat Adiwoso tetap bertahan, tetap percaya, tetap bekerja, padahal selama tiga dekade ia mengaku “merasa sunyi, sepi dan sendirian”? Jawabannya, saya kira, bukanlah logika bisnis semata. Bukan juga soal ambisi pribadi. Jawabannya mungkin lebih sederhana dan lebih dalam dari itu, ia percaya bahwa Indonesia bisa.

Percaya bahwa Indonesia bisa. Kata-kata itu terdengar klise, tetapi cobalah meresapinya. Di tengah segala kerumitan birokrasi, ketidakpastian kebijakan, dan mentalitas instan yang menurut Adiwoso menghambat industrialisasi, ia masih percaya. “Saya sekarang sangat yakin bahwa Indonesia itu bisa. Saya lebih yakin karena saya lihat anak-anak muda,” katanya (Adiwoso, 2026). Anak-anak muda di bawah tiga puluh tahun, lulusan Jerman, Rusia, Amerika, Inggris, Indonesia mereka adalah alasan ia bangun setiap pagi.

Kisah Adiwoso membawa saya pada perenungan yang lebih dalam tentang posisi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin panas dan membuat geregetan, antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dua raksasa ini sedang berlomba layaknya agustusan menguasai Antariksa SpaceX dengan ribuan satelit Starlink-nya, Tiongkok dengan konstelasi Qianfan dan Guowang yang ambisius. Seperti yang dicatat oleh da Vinha dan Oliveira (2025), persaingan sengit di ranah antariksa antara negara-negara besar bukan lagi sekadar tentang prestise teknologi, melainkan tentang pembentukan arsitektur tata kelola global dan standar yang akan mendefinisikan masa depan aktivitas antariksa. Di antara mereka, Indonesia berada di posisi yang unik sekaligus rapuh. Unik karena posisi geografis kita di garis katulistiwa, atau bahasa kerennya “ekuator”, adalah aset yang tak ternilai untuk peluncuran satelit. Rapuh karena kita masih sangat bergantung pada teknologi asing, masih terjebak dalam ketergantungan yang oleh para akademisi disebut sebagai “technological dependence” (Wood & Weigel, 2012; Rathnasabapathy et al., 2024).

Coba bayangkan ini sambil mengelus dada, dari enam puluh dua satelit Indonesia yang terdaftar di International Telecommunication Union, hanya lima yang benar-benar dikembangkan secara domestik (UNAIR Faculty of Law, 2025). Sisanya? Dibeli dari luar negeri. Kita membeli, kita menggunakan, tapi kita belum benar-benar membuat. Ini bukan sekadar soal kebanggaan nasional. Ini soal kedaulatan. Seperti yang diingatkan oleh Kepala BRIN Arif Satria, kedaulatan antariksa berarti memiliki kendali atas teknologi, infrastruktur, dan kapabilitas untuk merancang, membangun, mengintegrasikan, menguji, meluncurkan, mengoperasikan, dan memanfaatkan satelit dengan cara yang sesuai dengan kepentingan Indonesia (GovInsider, 2026). Saya merenungkan hambatan-hambatan yang membuat kita masih terengah-engah. Pertama, absennya komitmen pendanaan berkelanjutan. Adiwoso dengan tegas mengatakan bahwa “kesinambungan dari kemampuan pemerintah untuk membiayai antariksa itu tidak ada. Sekali-sekali ada, sekali-sekali enggak ada; sedangkan industri itu perlu jaminan keberlanjutan” (Adiwoso, 2026). Ia mencontohkan bahwa pendanaan berkelanjutan sebesar USD 10-15 juta per tahun sekitar Rp 150-225 miliar sudah cukup untuk memulai dan menjaga momentum. Angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja modal BUMN kita yang merugi setiap tahunnya. Saya bertanya, mengapa kita begitu pelit terhadap masa depan? Mengapa kita rela menghabiskan triliunan untuk proyek yang kurang strategis dan bahkan bisa dikatakan gak jelas, tetapi berhemat ketika menyangkut teknologi yang akan menentukan kedaulatan kita?

Hambatan kedua adalah mentalitas proyek versus mentalitas industri. Ini mungkin kritik paling tajam dari Adiwoso. “Orang Indonesia itu suka jalan pintas. Maunya cepat sekali, karbitan dan ugal-ugalan, padahal perlu waktu, perlu kerja keras, ketekunan, kegagalan, jatuh-bangun, tapi jalanin terus,” katanya (Adiwoso, 2026). Ia membedakan “jiwa riset” dan “jiwa industri.” Indonesia, menurutnya, lebih nyaman dengan yang pertama. Kita senang menemukan ide, tapi enggan memproduksinya secara berkelanjutan. Saya melihat ini dalam keseharian kita, proyek-proyek besar yang dimulai dengan gegap gempita dan sorak sorai, tetapi ditinggalkan begitu anggaran habis atau pergantian kepemimpinan terjadi. Analisis Kuang (2023) tentang negara-negara middle power dalam pengembangan antariksa menunjukkan bahwa, kesinambungan kebijakan merupakan faktor kunci yang membedakan negara yang berhasil menaiki “Space Power Ladder” dari yang tertinggal.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan lapangan kerja bagi lulusan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Kita memproduksi sekitar 250.000 lulusan STEM per tahun jauh di bawah Tiongkok dan India. Tapi masalah yang lebih serius adalah ketiadaan lapangan kerja yang memadai. Adiwoso menyatakan, “Fisika murni kerja di bank… Banyak yang kerja di bank karena enggak ada lapangan kerjanya. Astronomi kita rekrut semuanya” (Adiwoso, 2026). Saya membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang lulusan fisika nuklir yang harus bekerja di bank karena tidak ada tempat lain. Itu bukan hanya tragedi personal, tetapi juga tragedi nasional. Penelitian oleh Apaydin (2026) tentang Malaysia dan Turki sebagai negara middle power menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan industri antariksa sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja terampil dan kebijakan yang menciptakan “demand pull” bagi lulusan STEM.

Hambatan keempat, yang sering terabaikan, adalah lemahnya kerangka regulasi dan desekuritisasi ancaman antariksa. Penelitian di Lemhannas RI (2025) mengidentifikasi bahwa keterbatasan regulasi dan kelembagaan merupakan hambatan signifikan dalam pemberdayaan potensi antariksa nasional. Bahkan, kata “Dirgantara” hilang dari Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 sebuah perubahan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang sebelumnya mencantumkannya (Sudirman & Nugraha, 2024). Ini bukan sekadar perubahan kata. Ini adalah sinyal bahwa kita tidak lagi menganggap ancaman dari luar angkasa sebagai sesuatu yang serius. Di tengah semua hambatan itu, saya melihat secercah harapan. Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda transformasi. Satelit Nusantara Earth Observation-1 (NEO-1) yang dijadwalkan meluncur pada Januari 2027 menjadi tonggak penting. Satelit observasi bumi ini dikembangkan sepenuhnya oleh peneliti Indonesia dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri mencapai 65 persen (GovInsider, 2026; BRIN, 2026). Ini bukan sekadar satelit. Ini adalah pernyataan bahwa kita bisa. Bandar Antariksa Biak juga sedang direncanakan sebuah fasilitas peluncuran yang memanfaatkan posisi strategis kita di ekuator. BRIN memperkirakan bandar ini dapat menghasilkan pendapatan hingga USD 200 juta per tahun (BRIN, 2025). Penelitian oleh Perwitasari dan Firmansyah (2024) tentang strategi dan evaluasi perjanjian bilateral untuk aktivitas Telemetry, Tracking, and Command (TTC) di Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan karena lokasi geografisnya, yang dapat dimanfaatkan untuk bisnis TTC komersial melalui kerja sama dengan India dan Amerika Serikat.

Namun, saya juga menyadari bahwa transformasi ini masih rapuh. Tanpa komitmen pendanaan berkelanjutan, tanpa reformasi ekosistem riset dan industri, tanpa keberanian politik untuk mengambil risiko, semua ini hanya akan menjadi proyek lain yang ditinggalkan. Seperti kata Adiwoso, “Saya berharap enggak perlu 72 tahun lagi buat jadi lebih baik. Kalau enggak, kita akan terjebak” (Adiwoso, 2026).

Saya merenungkan pelajaran dari negara lain. India, yang dulunya juga negara berkembang dengan sumber daya terbatas, kini memiliki ratusan startup antariksa dan menargetkan pendapatan USD 100 miliar pada 2040. Apa rahasianya? India melepas genggaman ISRO (Indian Space Research Organisation) dan membentuk IN-SPACe untuk mengatur sektor swasta pemisahan yang cerdas antara regulator dan operator (Kawai & Hanaoka, 2025). Brasil, dengan posisi geografis yang mirip dengan kita, telah memanfaatkan Pusat Antariksa Alcantara di dekat ekuator untuk bisnis peluncuran komersial. Mereka juga mengadopsi kebijakan “active non-alignment” tetap fleksibel di tengah persaingan AS-Tiongkok, tidak memihak secara tegas, tetapi memanfaatkan peluang dari kedua belah pihak (da Vinha & Oliveira, 2025; Matos, 2024).

Indonesia bisa belajar dari mereka. Kita tidak harus memilih antara Amerika dan Tiongkok. Kita bisa membangun kemitraan dengan keduanya, dengan Rusia, dengan India, dengan siapa pun yang bisa membantu kita membangun kapabilitas domestik. Tapi kita harus berani. Kita harus berani mengalokasikan anggaran, berani mereformasi birokrasi, berani gagal dan bangkit lagi.

Saya ingin percaya bahwa Indonesia bisa. Bukan karena saya naif, tetapi karena saya melihat buktinya dalam diri Adiwoso yang bertahan selama tiga dekade, dalam diri anak-anak muda lulusan fisika yang direkrut PSN, dalam diri peneliti BRIN yang mengembangkan NEO-1. Mereka adalah bukti bahwa kita punya modal. Yang kurang hanyalah keberanian politik untuk menggerakkan semuanya. Seperti kata Adiwoso, “Beranilah bermimpi sangat tinggi, sangat besar, dan jangan merasa takut akan kegagalan” (Adiwoso, 2026). Saya ingin percaya bahwa Indonesia berani. Saya ingin percaya bahwa suatu hari nanti, ketika saya melihat ke langit, saya tidak hanya melihat satelit asing yang melintas. Saya ingin melihat satelit kita sendiri, diluncurkan dari tanah kita sendiri, oleh tangan-tangan anak bangsa. Itu bukan mimpi yang mustahil. Itu adalah mimpi yang menunggu untuk diwujudkan.